Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeluarkan sejumlah kebijakan pendidikan yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Namun, beberapa kebijakan tersebut memicu perdebatan di kalangan orang tua dan pendidik.
Misalnya, larangan wisuda dianggap menghapus momen penting bagi Siswa, sementara pelarangan study tour dinilai mengurangi pengalaman belajar di luar kelas. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang 7 daftar kebijakan Dedi Mulyadi yang memicu pro dan kontra di dunia pendidikan, simak selengkapnya di bawah ini.
1. Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Kebijakan ini mendorong pengembangan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Paskibra, dan Palang Merah Remaja (PMR) untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan membentuk karakter Siswa yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga: Strategi Digital untuk Manajemen Sekolah
2. Pendidikan Moral dan Spiritual
Kebijakan pendidikan Dedi Mulyadi lainnya adalah meningkatkan moralitas dan spiritualitas Siswa melalui pendekatan pendidikan agama sesuai keyakinan masing-masing. Hal ini mendukung pembentukan pribadi yang beretika dan beriman.
3. Larangan Piknik Study Tour
Sekolah dilarang mengadakan kegiatan study tour yang membebani Orang Tua secara finansial. Sebagai alternatif, dianjurkan kegiatan berbasis inovasi seperti pengelolaan sampah, pertanian organik, dan pengembangan wawasan dunia usaha.
4. Toilet di Dalam Kelas
Daftar kebijakan Dedi Mulyadi lainnya adalah menyediakan toilet di dalam kelas untuk menunjang kenyamanan dan kebersihan. Kebijakan ini juga akan menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung tumbuh kembang Siswa.
5. Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
Salah satu poin surat edaran kebijakan Dedi Mulyadi yang menuai pro-kontra adalah mengirim Siswa yang bermasalah ke barak militer karena ketidakmampuan sebagian Orang Tua dan Guru dalam menangani perilaku anak-anak.
Baca Juga: Mengenal Sejarah Dwifungsi ABRI, serta Penghapusan dan Isu Kebangkitannya
6. Larangan Wisuda Semua Jenjang
Kegiatan wisuda di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga menengah dilarang karena dianggap hanya bersifat seremonial tanpa makna akademik yang signifikan.
7. Larangan Penggunaan Motor untuk Siswa
Siswa yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor. Sebagai gantinya, dianjurkan penggunaan angkutan umum atau berjalan kaki, dengan toleransi bagi Siswa di daerah terpencil.
Referensi:
